BERAS menjadi salah satu subsektor pertanian yang sensisitif dan vital dalam sistem pangan. Hal ini dapat dilihat pada kondisi pandemi covid-19 yang melahirkan disrupsi pada sektor pangan. Ketersediaan beras sangat diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Karenanya, dipandang perlu untuk mengupayakan perberasan nasional berkelanjutan.
“Pangan terutama beras tidak bisa dipandang secara sektoral. Pangan meliputi multidimensi yang harus melibatkan multipihak, multikeilmuan, dan lintas sektor. Forum pagi ini merupakan ruang bagi bertemunya semua aspek itu, agar pangan kita benar-benar dapat dipastikan terjangkau oleh rakyat dan petani terus dapat menyediakan pangan dengan senang hati,” kata Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), saat berbicara pada kegiatan FGD Kolaborasi Multipihak untuk pengembangan beras berkelanjutan, Rabu (1/12).
Staf Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Wulan Metafuri mengungkapkan bahwa tantangan ketahanan pangan terutama pada aspek akses pangan, kekurangan gizi, dan kelaparan harus dijawab dengan sistem pangan yang adil dan resilien. Ia menambahkan, sistem pangan yang demikian dapat dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak. “Kemitraan multipihak perberasan nasional diwujudkan melalui platform beras berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan petani,” ungkap Wulan.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian memaparkan upaya mereka dalam mewujudkan kepastian produksi dan akses pangan konsumen. Keduanya juga bersepakat bahwa forum multipihak perberasan nasional penting untuk dilihat. “Pemerintah akan menjamin kepastian hulu dan hilir pertanian sehingga tercipta kepastian pendapatan bagi petani, pembangunan digital yang inklusif, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kemenko Perekonomian juga dapat mengonsolidasikan praktik baik dalam forum perberasan nasional ini,” kata Muhammad Saifulloh, Asisten Deputi Pangan dan Bisnis Kemenko Perekonomian.
Koordinator Padi Irigasi dan Rawa Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rachmat M mengungkapkan pihaknya telah menjalankan program Korporasi Petani dan Pro Pak Tani yang menjamin keberhasilan produksi dan keberlanjutan pemasaran. Kementan juga siap mereplikasi jika ada praktik baik kemitraan multipihak perberasan di daerah yang telah berhasil.
Baca juga: Industri Pertanian Diprediksi Jadi Primadona Baru di Bursa Saham
Kegiatan FGD yang diikuti oleh lebih dari 50 orang itu juga melibatkan 20 dinas pertanian di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten sempat mengungkapkan keberhasilannya dalam kemitraan multipihak perberasan melalui pengembangan varietas padi Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngawi juga menceritakan keberhasilannya dalam menggandeng berbagai pihak dalam pengembangan produk pertanian organik. (RO/OL-14)